Diskriminasi Parlemen Eropa Merugikan Indonesia

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral Republik Indonesia - Uni Eropa DPR-RI meminta perhatian Parlemen Eropa atas Resolusi Parlemen Eropa yang intinya menghapuskan/ phase out untuk biofuel dari bahan baku kelapa sawit (Elaeis guineensis) pada 2021.

Resolusi yang disahkan pada 17 Januari 2018 dinilai diskriminatif karena merugikan kelapa sawit dari jenis food crops lainnya, demikian keterangan dari KBRI Brussels, Belgia di Jakarta, Jumat (13/04/2018).

Cipkon Upaya Polda Papua Ciptakan Pilkada Damai 2018

Jayapura, 29/12 (Antara) - "Cipta kondisi" menjadi kegiatan yang saat ini aktif dilakukan Kepolisian Daerah Papua untuk menciptakan pilkada damai 2018.

Berbagai kegiatan dilakukan sejak awal bulan Desember dan akan terus dilakukan sebelum pilkada dilaksanakan Juni 2018. Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli mengatakan, cipta kondisi dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga pilkada damai 2018 benar-benar tercipta dengan melakukan berbagai pertemuan di daerah. Pertemuan-pertemuan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama dan pemuda melalui perjalanan keliling atau "road show "yang melibatkan para pejabat dilikungan Polda Papua guna terciptanya pilkada damai.

"Road show "dalam rangka "cipkon" atau cipta kondisi sengaja dilakukan guna menghindari terjadinya gangguan kamtibmas selama pilkada seperti halnya yang terjadi saat pilkada 2016 dan 2017, kata Irjen Boy Rafli.

Jenderal polisi berbintang dua itu berharap dengan dilaksanakannya cipkon maka masyarakat makin sadar berdemokrasi sehingga tidak terpengaruh terhadap ajakan kelompok atau oknum hingga menimbulkan korban jiwa. Pilkada 2016 dan 2017 menjadi pelajaran karena berbagai gangguan kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

Bahkan ada di beberapa daerah harus dilaksanakan pemungutan suara ulang., kata Boy Rafli seraya menambahkan untuk pilkada 2018 dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, empat kabupaten di antaranya dianggap rawan.

Empat kabupaten yang dikategorikan rawan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Mimika, sedang untuk pilkada gubernur belum bisa diperkirakan karena masih menunggu berapa banyak pasangan calon yang mendaftar dan lolos verifikasi KPU. Khusus untuk pilkada gubernur masih menunggu berapa banyak calon yang akan ikut karena bila hanya diikuti satu atau dua pasangan maka perkiraan atau ramalannya berbeda dari yang bila hanya diikuti satu pasangan, kata Kapolda Papua.

Toga dukung pilkada damai Pendeta Lipus Binilux mengatakan, tokoh agama yang sering disebut "toga" akan mendukung sepenuhnya kegiatan cipta kondisi yang kini digalakkan Polda Papua untuk menciptakan pilkada damai 2018.

"Kami akan mendukung "cipkon" yang dilaksanakan Polda Papua sehingga pilkada damai benar benar terwujud dengan menyelipkan pesan pesan kedamaian didalam setiap khotbah yang dilakukan para tokoh agama," kata Pdt Binilux yang menjabat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua.

Menurut tokoh agama ini, langkah yang diambil Polda Papua sudah tepat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menciptakan pilkada yang damai. Tokoh agama akan selalu membantu kepolisian sehingga terciptanya kedamaian di Tanah Papua dan masyarakat benar-benar merasa kedamaian, kata Pdt.Binilux.

KPU harus transparan-+ Ketua Bawaslu Papua Feggy Wattimena mengharapkan KPU harus melakukan verifikasi secara terbuka dan transparan sehingga kasus yang pernah terjadi saat pilkada sebelumnya tidak terulang kembali. Sangat penting bagi KPU untuk transparan dan terbuka khususnya saat melakukan verifikasi karena bila tidak dilakukan maka pilkada damai yang diinginkan semua pihak tidak dapat terwujud akibat adanya pasangan calon atau kelompok yang kecewa sehingga melakukan pengerarahan massa.

Bawaslu sangat mendukung upaya Polda Papua dalam menciptakan pilkada damai sehingga apa yang dikhawatirkan tentang kondisi keamanan di Papua yang rawan tidak terbukti, kata Feggy Wattimena. Proses atau tahapan pilkada saat ini masih terus berlangsung yang puncaknya tanggal 27 Juni saat seluruh warga di Papua dan di tujuh kabupaten mendatangi TPS untuk memilih.

Tujuh kabupaten yang melaksanakan pilkada yaitu Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Deiyai, Paniai, Biak Numfor, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak.

Perkerasan Jalan Tanah Agar Kuat

Sarana infrastruktur paling penting dalam kehidupan manusia adalah jalan. Untuk bisa berlalu lintas dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain manusia membutuhkan jalan. Hanya saja jalanan di Indonesia belum semuanya baik. Untuk yang tinggal di kota besar apalagi yang dekat dengan pusat pemerintahan maka mungkin tidak mengalami jalan di kondisi jalanan yang masih terbuat dari tanah. 

Namun mereka yang masih tinggal di desa, dekat daerah tambang atau terpencil seperti lahan perkebunan dan desa-desa di Papua masih menghadapi jalan tanah setiap harinya. Untuk itulah dibutuhkan proses perkerasan jalan tanah yang baik sehingga berhasil maksimal untuk masa pakai jalan yang tahan lama, prasarana jalan tangguh semaikn diperlukan. Proses sangat berpengaruh terhadap hasil akhir oleh sebab itu tidak boleh dianggap sebelah mata.

Prasarana Jalan Tangguh Semakin Diperlukan

Seiring dengan samakin meningkatnya aktifitas di lahan kebun sawit milik PT Nabire Baru, tentu sarana dan prasarana harus mendukung. Salah satunya yang sangat vital adalah prasarana jalan yang memadai. 

Lalu lintas kendaraan pengangkut beban yang hilir mudik harus dapat beroperasi dengan baik, setiap hari, terutama pada musim penghujan, begitu juga saat musim kemarau, jangan diserbu oleh debu. Sesuai dengan pantauan SoilIndo, perusahaan perkerasan jalan di Indonesia, prasarana jalan di perkebunan tanah Papua ini semakin diperlukan, lakukan percepatan perkerasan jalan, atau sering disebut dengan soil stabilization. 

Bantuan Peralatan Sekolah Siswa Sekolah Dasar

Beberapa bulan lagi memasuki ajaran baru bagi dunia pendidikan, baik sekolah dasar (SD) SMP, SMA maupun perguruan tinggi, tentu banyak masyarakat maupun kalangan tertentu yang mempersiapkan dirinya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan beberapa peralatan sekolahnya seperti seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu dan lain sebagainya.

Dengan begitu tentu kebutuhan akan peralatan sekolah akan meningkat. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu, menyediakan peralatan sekolah tersebut adalah sesuatu yang tidak menjadi prioritasnya, mengingat masih banyaknya lagi kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.

Hari Lahir Pancasila Momentum Jaga Persaudaraan

Hari Lahir Pancasila Sebagai Momentum Untuk Menjaga Persaudaraan

Sebagai perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan dan memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah untuk menjaga persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan baik dilingkungan perusahaan maupun lingkungan areal perkebunan dengan masyaraka luas tentu perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kondisi tersebut berjalan dengan baik dan kondusif.

Banyak tantangan yang dihadapi perusahaan, tidak hanya di dalam perusahaan namun diluar perusahaan juga sering dirasakan seperti kesalapahaman antar sesama karyawan dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Hal semacam inilah yang tentunya harus diatasi dan diberikan sosialisasi yang baik agar tidak terulang kembali.

Untuk mengantisipasinya, hal semacam itu salah satunya bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bersifat positif seperti kegiatan sosial, kegiatan kepemudaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan serta peringatan hari-hari besar nasional. Bertepatan dengan hari besar nasional seperti Hari Lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Juni 2017 lalu, PT. Nabire Baru mengadakan rapat dan sosialisasi bagi beberapa pewakilan karyawannya di ruang pertemuan PT. Nabire Baru Kabupaten Nabire Papua.

Sosialisasi sekaligus rapat bulanan yang mereka lakukan mengambil tema menjaga persaudaraan dan saling menghormati untuk menjaga suasana kebersamaan dan persaudaraan yang ada dilingkungan perusahaan maupun dilingkungan luar perusahaan. Dalam kegiatan sosialisasi dan rapat tersebut juga dihadiri oleh CSR Manager PT. Nabire Baru Bapak Yakobus Stefanus Muda.

Dalam kesempatannya ia membacakan sambutannya berupa himbauan untuk menjaga perdamaian, persatuan, persaudaraan antar sesama karyawan dan masyarakat setempat. Selanjutnya ia mengungkapkan juga bahwa saling menghormati, saling bekerja sama dan saling toleran merupakan sikap yang bisa mempererat rasa persaudaraan diantara kita semua.

Sambungnya, ia mengatakan bahwa saat ini negara kita sedang mengalami keprihatinan dimana kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sedang mengalami ujian yang mengancam kebhinnekaan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Ia mengharapkan agar kondisi tersebut tidak terjadi di lingkungan perusahaan dan tidak mengganggu suasana kerja yang sudah dibangun dengan baik di lingkungan perusahaan sejak lama hingga saat sekarang ini.

Diakhir sambutannya pada momen Pekan Pancasila 29 Mei - 04 Juni 2017 yang dikumandangkan Presiden Jokowi dengan tagar #SayaIndonesia, #SayaPancasila, beliau mengatakan mengharapkan bahwa hari lahirnya Pancasila ini juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk menjaga rasa persaudaraan, kekeluargaan dan saling bergotong royong sehingga semua karyawan PT. Nabire Baru di Papua dapat merasakan manfaatnya.

Selanjutnya dilakukan kegiatan rapat bulanan tentang pembacaan laporan dan kordinasi kegiatan kerja di tiap-tiap unit satuan kerja. Adapaun kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan dan pengawasan kerja dari tiap masing-masing satuan kerja. 

News Article Appreared on Mongabay News

To Whom it may concern

8th May 2017.

News article appeared on Mongabay news portal on – RSPO freeses Palm Oil Company Operation in Papua

Further to the a new article appeared on Mongabay today, link: https://news.mongabay.com/2017/05/rspo-freezes-palm-oil-companys-operations-in-papua/ - Following will clarify the facts in the above article.

1. The article discus on the RSPO letter to Goodhope on "Precautionary Measures (Stop Work Order) Adopted by the RSPO Complaints Panel" which outline the decision by the Complaints Panel on the Goodhope Asia Holdings Ltd.’s submission of the New Planting Procedures (NPP) documents for the following proposed new developments of PT Nabire Baru, PT Agrajaya Baktitama, PT Sariwana Adi Perkasa, PT Batu Mas Sejahtera, PT Sawit Makmur Sejahtera, PT Sinar Sawit Andalan and PT Sumber Hasil Prima. “Stop Work Order” is the common terminology used by RSPO in these kind of situations.

(See attached file: Precautionary Measure Goodhope Asia Holdings Ltd _28April, Final.pdf)

2. RSPO's letter highlighted the need for Goodhope to adopt a precautionary approach in response to the Complaints Panel which determine that Goodhope is required to submit a full Land Use Change Analysis (LUCA) and HCV Re-assessment for PT Nabire Baru and PT Agrajaya Baktitama by registered ALS consultants. Goodhope is also required to re-submit a full Land Use Change Analysis (LUCA) and re-do its HCV Assessments on the basis of its completed LUCA. For the other five (5) subsidiaries even though no independent review has been done by RSPO, as this has been performed by the same RSPO approved assessor, we have requested to re-do as well.

3. We have reached out to RSPO to get clarity on the letter and express our concerns on the letter due to some flaws and subjectivity on the decisions made by the Complaints Panel. We have sought clarity on the detailed rationales of the issuance of this “Precautionary Approach”. Our team is scheduled to meet with concerned RSPO staff at the RSPO Secretariat on 11th May 2017 to discuss and mutually agree on the follow-up actions. There are issues and concerns on clarity on credibility judgement and retroactive implementation of new HCV Guidelines, which supposedly took effect January 2017, but it is made applicable to all past assessment which used Toolkit 2008.

4. All necessary documents, including HCV Assessment as required for New Planting Procedures (NPP) were already completed. HCV and SIA assessments were conducted by the RSPO-approved Lead HCV assessor in 2011 and became RSPO approved License Scheme (ALS) assessor since January 2015 up to present. Verification of NPP Documents were done by RSPO-registered Certifying Body (CB) who stated that the HCV areas identification was in accordance with the Indonesian HCV Toolkin 2008. We are in the opinion that all HCV assessments are satisfactorily meet the RSPO-set standard (HCV tool kit 2008). The assessor is registered in RSPO-approved Lead HCV Assessor and later become RSPO-approved Licensing Scheme (ALS) assessor.

5. The credibility of HCV assessor who conducted the studies in Goodhope's companies emerged in 2015 due to some issues in other companies. Negative perception and views on this consultant triggers the complaints by a group of NGOs leading the issuance of the precautionary measures by the RSPO.

6. There were delays due to bottleneck in review by the RSPO Secretariat which prevented finalization of Goodhope's NPP documents. The first submission of NPP documents was received by the RSPO Secretariat in December 2015 using the HCV toolkit 2008, however, the review has not been completed up to now. The newly introduced RSPO Procedure on NPP which incorporates new requirement of HCVRN Review on the HCV assessment report implemented in January 2017 to all assessments from 2017. However in our case RSPO has made this a retroactive requirement based on this letter.  

7. It is to be noted that Goodhope has stopped all major developments from October 2015 on self accord. Limited development activities that took place from that day were largely on infrastruture development to facilitate workers accommodation and roads only. Further, Goodhope has announced its latest “Sustainability Policy” on 5th May with very strong commitments, which enhances commitment on more stringent terms and conditions for new development.

8. Goodhope is going to commission new organizations to carry RSPO's procedures as requested in this letter, due to the pressure from NGOs. Decision has been made and negotiations are on going for following assesssments and certain companies re-assessments have already commenced.

HCV Reassessment and HCS Assessment with Daemeter (a full licensed HCV assessor from the Assessor Licensing Scheme (ALS) registered with HCVRN) for all companies in West Kalimantan

HCV Reassessment Ekologika (a full licensed HCV assessor from the Assessor Licensing Scheme (ALS) registered with HCVRN) and HCS Assessment by Ata Marie (HCSA) for PT Nabire Baru and PT Sariwana Adi Perkasa, Nabire, Papua

We are going to work with third independent parties to perform Land Use Change Analysis (LUCA) and complete NPP documents activities in line with RSPO timeline.

9. Further we will check with RSPO why it is keeping in their approved assessor list organizations that they feel not credible or carry out work as per RSPO standards. Further what is their decision on other organizations where this assessor has carried out assessments. This organization has carried out  large percentage of assessments that were carried out in Indonesia until today.  

Yours Sincerely

Sanjaya Upasena
Chief Operating Officer – Upstream segment